Saat ini makin banyak negara yang menerapkan kebijakan penggunaan Open Source secara luas di badan pemerintahan dan di masyarakat luas. Ada berbagai alasan yang mendorong negara-negara tersebut. Tulisan saya kali ini mencoba mengetahui alasan-alasan yang menjadi pendorong digunakannya Open Source di negara-negara tersebut. Untuk mudahnya di bagi menjadi kategori sederhana seperti berikut ini
Negara maju
Negara maju ini biasanya memiliki SDN, dan dana yang cukup. Biasanya industri TI di negara seperti ini juga telah maju. Jadi bukan saja alasan pendanaan jangka pendek sebagai dorongan utama. Sekuriti adalah salah satu alasan utama pemilihan Open Soruce bagi negara-negara seperti ini. Mereka memiliki SDM yang mampu mengaudit source code dari aplikasi, sedangkan dengan aplikasi closed source mereka tidak bisa begitu saja mengaudit. Faktor lain adalah ketergantungan terhadap negara lain, dengan Open Source mereka bebas mengembangkan teknologi sendiri tanpa perlu lisensi khusus. Begitu juga dengan jaminan akan tetap dapat diaksesnya data di masa depan menjadi alasan pemilihan Open Source. Dengan menggunakan Open Soruce, resiko data tak dapat diakses karena formatnya tak terbuka menjadi tidak ada. Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, Jerman, Prancis, Spanyol, Jepang tergolong yang seperti ini.
Faktor ekonomi juga mendorong di negara maju ini tapi dalam arti penyediaan lapangan kerja, dan berputarnya dana di negara sendiri, bukan dari pertimbangan murah tidaknya ketika membeli perangkat lunak. Faktor ketergantungan, dan jaminan berlangsungnya suatu teknologi lebih besar. Negara maju seperti ini mendorong adopsi Open Source dengan melakukan analisis pasar, dan survei seperti yang dilakukan oleh FLOSS [http://www.infonomics.nl/FLOSS/], serta memberikan panduan migrasi seperti yang dilakukan oleh EU [ http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=news &documentID=1647] dan KBST Jerman [ http://kbst.bund.de/Anlage303807/pdf_datei.pdf]. Juga secara seksama negara seperti ini melakukan analisis pengadopsian dari sisi pengguna, misal yang dilakukan oleh RELEVANTIVE di Jerman [ http://www.linux-usability.de/download/linux_usability_report_en.pdf]
Bahkan negara maju seperti ini, membuat suatu kontrak proyek TI khusus dengan persyaratan perangkat lunak Open Source. Dalam arti, pelaku proyek tetap mendapat bayaran seperti halnya proyek komersial, sedangkan hasilnya dibuat menjadi Open Source. Misal proyek Kroupware [http://www.kroupware.org/].
Negara dengan potensi industri TI telah tampak
Negara seperti ini biasanya memiliki SDM bidang TI yang baik. Mereka memilih Open Source dengan alasan, di samping harga lisensi yg rendah, mereka bisa mengembangkan suatu teknologi tanpa dibatasi oleh hal-hal lain (politis dan ekonomis). Open Source membantu para developer belajar dengan cepat dan membuat produksi lebih murah. Informasi teknis yang serba terbuka memungkinkan hal ini. Yang tergolong ini adalah negara seperti India, China, Korea, Taiwan.
Faktor mendorong tumbuhnya industri TI lokal tanpa terikat dengan perusahaan asing menjadi salah satu hal penting dalam pemilihan Open Source di negara-negara seperti ini. Misal Korea telah migrasi 120.000 desktop dg Hancom office yang dikembangkan di Korea sendiri. China juga telah melakukan migrasi dan dengan perangkat lunak Office buatan lokal. Taiwan dan China menyadari bahwa Linux bisa menjadi modal bagi industri TI mereka. Linux dapat digunakan mereka untuk sistem operasi di PDA khusus, embedded, dan juga telefon internet, gateway jaringan, router Wireless dan lain sebagianya. Hal ini menjadikan ongkos produksi dan pengembangan produk tersebut menjadi rendah dan ini menjadikan parameter yang menarik dari Linux untuk industri TI di negara tersebut.
Negara berkembang dengan SDM dan industri TI terbatas
Hal yang dilakukan oleh negara berkembang dengan dana dan SDM yang "pas-pasan" serta belum mulai tumbuhnya industri TI dalam negeri adalah memilih Open Source karena pertimbangan harga lisensi yang rendah. Hal ini dilakukan oleh negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Argentina, Peru. Sehingga alasan pertimbangan murahnya harga lebih utama. Tentu saja alasan seperti ini sering dikalahkan dengan adanya discount besar-besaran dari vendor perangkat lunak proprietary.
Argentina mengeluarkan peraturan bahwa di semua perangkat pemerintah menggunakan Open Source: Peru dan Brazil juga melakukan hal yang sama. Afrika Selatan telah mengeluarkan standard untuk penggunaan Open Source secara luas di lembaga pemerintah yang dituangkan dalam dokumen Government OSS Strategy [http://www.oss.gov.za]. Brazil sejak 2001 mensyaratkan perangkat lunak Open Source diutamakan dalam pemilihannya di institusi pemerintah.
Negara Estonia malah mensyaratkan semua pengadaan perangkat keras harus kompatibel (bisa menjalankan) program Open Source (dalam hal ini Linux). Sehingga di masa mendatang, ketika ada keinginan mereka tidak menghadapi masalah suatu perangkat keras telah "terkunci" hanya dapat digunakan oleh 1 jenis sistem operasi saja. Hal ini juga rencananya diterapkan oleh Vietnam yang mensyaratkan perangkat komputer yang dirakit di Vietnam harus dibundel dengan sistem operasi Open Source.
Faktor lain yang mendorong pengadopsian Open Source adalah dukungan terhadap bahasa lokal. Hal ini misal terjadi di Islandia, Tibet, Nepal, Vietnam, dan beberapa negara Arab. Jumlah pengguna suatu bahasa yang kecil menjadikan vendor perangkat lunak proprietary tidak tertarik untuk melakukan penerjemahan terhadap bahasa lokal tersebut, apalagi bila dianggap masyarakat pengguna bahasa tersebut tak mampu membeli perangkat lunak. Jangankan seperti bahasa Islandia, bahasa Indonesia pun tadinya tidak dianggap cukup ekonomis untuk disediakan versi MS Windowsnya.
Memihak ke Open Source bukan berarti memihak ke salah satu vendor Open Source. Jangan dicampur adukkan antara keberpihakan ke Open Source berarti sama dengan keberpihakan ke salah satu "vendor" perangkat lunak Open Source. Keberpihakan ke Open Source lebih kepada keberpihakan pada kebebasan menentukan apa yang akan digunakan publik di masa kini dan masa mendatang. Rasa ketakutan pemerintah terhadap timbulnya anggapan tidak adil karena memilih Open Source sering menjadi hambatan bagi pemerintah negara-negara tertentu untuk mengeluarkan kebijakan penggunaan Open Source secara luas.
0 komentar:
Poskan Komentar